Pemasangan Atribut Partai Harus Sesuai Aturan

CLICKBORNEO.COM -  Pemasangan atribut partai di masa kampanye legislatif pemilu 2014  seyogianya  mematuhi peraturan yang berlaku. Himbauan ini ditekankan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar, Drs Syahda Mariadi, MSi mengingat belakangan ini dimana-mana  mulai terlihat adanya pemasangan baliho , spanduk dan atribut lainnya yang kurang mengindahkan peraturan serta mengganggu keindahan kota.
Atribut Partai
Menurutnya, pemasangan atribut oleh calon peserta atau para pendukungnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi. Sanksi dimaksud bisa berupa teguran, peringatan tertulis bahkan dengan tindakan penurunan, pencabutan, pelepasan atau pembongkaran atribut yang melanggar aturan tersebut.
“Semua partai politik Di Kabupaten Banjar telah diberikan Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 tahun 2013, dan diharapkan masing-masing sudah menyampaikan kepada tim/badan pemenangan pemiluparpol yang bersangkutan,” imbuhnya .
KPU pun sudah mengetahui tentang peraturan Bupati tersebut, termasuk Panwaslu,  Satpol PP,  TNI,  Polri serta Camat se-Kabupaten Banjar.
Dengan dipegangnya Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013, tambah Syahda,  diharapkan semua pihak memahami dan bersama-sama menaatinya.  Sekali lagi ia mengingatkan agar pemasangan atribut memperhatikan unsur keindahan, ketertiban dan keamanan,  supaya tidak mengganggu kepentingan umum.
“Usahakan menggunakan penyangga yang kuat,  tidak menutupi rambu-rambu lalu lintas , tidak menutupi pandangan pengguna jalan atau pemasangan atribut yang melebihi bahu jalan, tidak menutupi atribut peserta legislatif lain dan tidak menempel atau memaku atribut pada pohon–pohon yang merupakan penghijau kota,” ujar Syahda.
Adapun jenis Atribut yang dimaksud dalam Peraturan Bupati No 17 Tahun 2013 adalah bendera, pamplet/browser, spanduk, baliho, umbul-umbul dan poster.
Atribut tersebut juga tidak boleh dipasang di rumah dinas pemerintahan, rumah bupati dan wabup,  serta sekeliling pagarnya, termasuk  gedung pemerintahan, kantor TNI, Polri, BUMN/BUMD, sekolah, kampus, tempat ibadah, rumahsakit dan tempat-tempat pelayanan kesehatan, monumen sejarah, tiang telepon, tiang dan gardu listrik, rambu-rambu lalu lintas, lingkup pekarangan terminal angkutan bis,  jembatan, median jalan serta tidak boleh memasang atribut di kantor sekretariat parpol lain. (hevrin/ronie)
BERI NILAI ARTIKEL DI ATAS
[touchcarousel id='6']

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


4 − = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>