Bikin Alkah Harus Seizin Pemko

CLICKBORNEO.COM – Alangkah bagusnya jika setiap orang sejak sekarang sudah  mempersiapkan tempat pemakaman atau alkah keluarga. Dengan begitu, kalau ada sanak saudara yang meninggal dunia, tidak perlu lagi kasak-kusuk mencari lokasi pekuburan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rupanya hal itu juga jadi bahan pemikiran Sukirman. Sebagai perantau, ada kekhawatiran jika anggota keluarganya meninggal, di mana nanti bakal dikuburkan. Sebab, ia tidak punya lahan kosong untuk pemakaman.

“Karena itu, saya pernah mengajak tetangga lainnya patungan membeli tanah untuk dijadikan alkah. Sekadar berjaga-jaga, sebab yang namanya ajal itu tak terduga,” ujar warga Jalan Trikora Banjarbaru ini.

Ia tidak bisa membayangkan, kalau jenazah anggota keluarganya dibawa ke tempat asalnya di Lampung. Betapa repot dan perlu biaya mahal.

“Makanya, lebih baik membuka alkah di sini,” ujar Sukirman.

Namun perlu diingat, siapapun yang hendak membuat alkah harus mengajukan izin ke pemko Banjarbaru. Antara lain, dengan melampirkan peta pemakaman, sertifikat tanah, dan siapa pengelolanya.

[sws_related_postleft showpost="7" title="BACA JUGA" bgcolor="0a59c1" fontcolor="ffffff"] [/sws_related_postleft] Setelah itu baru ditinjau  apakah lahan tersebut sesuai dengan tata ruang atau tidak. Ada kajian teknis, sebelum  diberikan  izin tempat pemakaman umum (TPU).

Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pemakaman sengaja dibuat lantaran jumlah TPU di Banjarbaru sudah terlalu banyak. Ada 88 lokasi, itu belum termasuk alkah keluarga.

Karena itu, bagi masyarakat yang hendak membuat TPU, disarankan terlebih dulu berkonsultasi dengan dinas terkait.

Berdasarkan hasil kajian, TPU di Banjarbaru bertebaran di mana-mana dan tidak tertata dengan baik. Bahkan, banyak penduduk  luar yang sengaja membeli tanah di Banjarbaru untuk dijadikan alkah. Jika tidak diatur, dikhawatirkan nanti bakal tambah semrawut.

     Syarat Permohonan Izin Membuat Alkah

  • Membuat peta dan gambar (site plan) zona blok makam.
  • Tanah lahan yang disediakan bersertifikat dan tidak bertentangan dengan tata ruang wilayah kota.
  • Bentuk organisasi/badan hukum serta tata cara pengelolaan tempat pemakaman.
  • Surat pernyataan dari pimpinan badan hukum bersedia memenuhi ketentuan dalam Perda.
  • Pengenaan pungutan jasa makam memperhatikan kemampuan masyarakat standar dengan pelayanan dan disetujui oleh Walikota.
  • Menjaga estetika dan keseimbangan lingkungan hidup.
  • Memenuhi perizinan lainnya seperti izin lokasi dan IPPT.
BERI NILAI ARTIKEL DI ATAS

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


4 − 4 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>